desentralisasi politik. Interpretasi atas politik baru juga dipahami sebagai lahirnya polisentrisme atas konsekuensi dari desentralisasi. desentralisasi politik

Desentralisasi dan Otonomi. Contoh Sistem Sentralisasi. Yusrin Rahmawat. Sentralisasi politik dan desentralisasi pemerintahan telah berjalan saling berseberangan, meskipun parpol sebagai infratruktur sistem pemerintahan demokrasi, serta desentralisasi pemerintah sebagai model pembagian kewenangan di Negara Kesatuan, bertujuan untuk mensejahterakan rakyat serta mendengarkan suara. H. Desentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Kebutuhan iniDesentralisasi Politik. Politik etis bertendesi pada desentralisasi pada politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Akibat dari perubahan setting politik makro 2. Marbun dalam Kamus Politik mengatakan bahwa dalam sentralisasi pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dilakukan secara terpusat. 1. desentralisasi politik adalah mem-berikan keleluasaan yang lebih besar kepada warga negara atau para wakil yang duduk di lembaga perwakilan dalam proses pembuatan keputusan publik. Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua istilah yang tidak lagi asing di telinga kita saat ini. Pemberian izin pendirian partai-partai politik dan serikat-serikat buruh baru; Pembebasan tahanan-tahanan politik; Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode lima tahun; Desentralisasi kekuasaan ke daerah; Keputusan penting lainnya adalah penjadwalan pemilihan umum baru, yang diselenggarakan pada bulan Juni 1999. R. id. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh. Baca juga: Sistem Pemerintahan IranSedangkan, desentralisasi politik mencakup transfer kekuasaan administratif, keuangan dan politik dan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk penciptaan kekuasaan masyarakat untuk menentukan bentuk pemerintahan mereka, perwalian, kebijakan dan pelayanan (UNDP, 1999:10). Sementara itu, desentralisasi merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dengan ditetapkannya UU Omnibus Law konsep desentralisasi di Indonesia bukan berdasarkan asas otonomi daerah tapi pada sentralisasi pemerintah pusat. Kata kunci : Politik Hukum, Otonomi daerah, Desentralisasi Asimetris PENDAHULUAN Usaha Indonesia mencari bentuk sempurna dari konstruksi pemerintahan daerah, dilakukan sejak genderang tabuh kemerdekaan dikumandangkan yaitu melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 sebelum amandemen yang menjelaskan tentang pembagian daerah. merumuskan definisi desentralisasi berdasarkan perspektif politi, yakni “… the transfer of. : +62-274-413736; fax: +62-274-413736; e-mail: [email protected] desentralisasi, maka berdampak pula pada politik desentralisasi fiskal-nya. Pemerintahan pusat atau terpusat yang. Desentralisasi. Mengenai perbedaan desentralisasi dan dekonsentrasi ini, dengan mengutip pendapat Parson, Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessen 7 menyatakan bahwa dari aspek politik. DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. Volume 9, Nomor 2, Juli 2016 (111-124) ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952. Pada negara kesatuan, seluruh bagian negara dikelola oleh pemerintah pusat. 32 Tahun 2004, daerah dapat dikatakan mendapatkan otonomi penuh dalam arti daerah dapat. Kebijakan desentralisasi di Indonesia belum juga mampu memenuhi harapan akan munculnya pemerintahan demokratis yang membawa kesejahteraan pada masyarakat. Pelimpahan kekuasaan administrasi dan politik dalam rangka penyediaan layanan publik didukung dengan pemberian bantuan keuangan kepada. Desentralisasi ini mungkin bersifat teritorial, memindahkan kekuasaan dari pusat kota ke daerah lain, dan mungkin berfungsi memindahkan pengambilan keputusan dari administrator puncak cabang pemerintahan mana pun ke pejabat tingkat yang lebih. Dalam hal ini pemerintah pusat akan menyerahkan sepenuhnya. a. Desentralisasi politik bertujuan agar bisa memberikan semangat pada masyarakat ataupun perwakilan yang terpilih agar bisa memihak lebih banyak. Walau-pun demikian, desentralisasi politik tidak serta-merta secara logis memuat de-mokrasi meskipun di dalam pemerintahan yang didominasi oleh lembaga yang dipilih secara mayoritanian (Smith 1985: 12). KOMPAS. Pada dasarnya, desentralisasi adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang awalnya dipegang pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah. desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Saat ini, dilihat dari aspek politik dan administratif, tanggung jawab penanganan fungsi publik didistribusikan di antara beberapa tingkat pemerintahan: pusat, provinsi, kabupaten/kota. Desentralisasi politik yang diupayakan untuk mendekatkan demokrasi dengan masyarakat akar rumput menuai jalan buntu (Cohen, 2010). otonomi daerah di era desentralisasi yang ter-laksana dewasa ini. DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS POLITIK DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Proborini Hastuti proborini. Tujuannya untuk memperkenalkan bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dengan memberikan pengaruh yang besar kepada warga negara atau perwakilan mereka dalam perumusan dan pelaksanaan. Undang-undang No 5 tahun1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah mengatur bagaimana pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Transisi ini bermula dikarenakan para elite politik yang cenderung berinisiatif untuk melaksanakan demokratisasi. Haryanto. desentralisasi yaitu: desentralisasi politik, ruang (spatial), administratif dan desentralisasi market. Politik. Meskipun magnitude-nya semakin terasa sejak era reformasi dimulai, jauh sebelum itu konsep desentralisasi sudah kerap didesakkan penerapannya. 1 Universitas Indonesia BAB 1 PENDAHULUAN 1. Desentralisasi politik membutuhkan reformasi konstitusi atau Undang-Undang, pengembangan partai politik, pembentukan unit politik lokal, hingga dorongan dari kelompok kepentingan publik yang efektif. 57 Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah perlu sejalan dengan. Pembangunan nasional diarahkan untuk mendukung upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat,. Semakin aktif dan meluasnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan akan menciptakan keterwakilan masyarakat, memperluas akses masyarakat miskin pada layanan dan bantuan jaring. 1. Haryanto berpendapat bahwa kehadiran sistem politik yang bercorak demokrasi berbasis desentralisasi memungkinkan terjadinya pemaknaan yang. Perspektif desentralisasi politik mendefinisikan, desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan (devolution of power) dan transfer kekuasaan (transfer power) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi Politik. Kelebihan Desentralisasi. Di depan mata, terlihat jelas bagaimana desentralisasi diiringi denganPada tahun 1980-an konsep desentralisasi mulai meluas cakupannya yaitu memasukkan pembagian kekuasaan politik, demokratisasi, liberalisasi pasar, serta memperluas ruang lingkup untuk pengambilan keputusan sektor swasta. State politics on decentralization arguably depends on the dynamics of political system. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia sebagai sebuah konsekuensi politik saat ini sudah berada pada kondisi point no return, sehingga aspek-aspek yang dikedepankan lebih bersifat penguatan kapasitas serta quality improvement. Konsep Desentralisasi fiskal Terhadap Otonomi Daerah. Liputan Kompas menyebutkan bahwa daerah-daerah pemekaran menjadi kantong-kantong kemiskinan dengan tingkat pelayanan publik yang sangat rendah16. Jakarta -. desentralisasi yang meliputi administrative decentralization (desentralisasi administrasi), dimana terjadi pelimpahan kewenangan pemerintah dan keuangan kepada. Desentralisasi politik/ketatanegaraan dibagi lagi menjadi (1) desentralisasi teritorial, yaitu : pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumahtangga daerah masing-Dari perspektif ekonomi politik, desentralisasi diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, mengurangi angka kemiskinan, serta mendesentralisasikan pengambilan kebijakan terkait secara ekonomi dan wewenang anggaran kepada pemerintah daerah. pergeseran politik desentralisasi ke arah resentralisasi atau dengan kata lain menyimbangkan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi. Pada umumnya desentralisasi bertujuan agar penyelenggaraan. Pemerintahan pusat dan daerah juga mempunyai sistemnya sendiri dalam mengatur wilayahnya. 8 Contoh Desentralisasi Beberapa contoh desentralisasi dalam aspek kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut : a) Desentralisasi Politik Desantralisasi politik membutuhkan reformasi konstitusi untung undang-undang, pengembangan partai politik, pembentukkan unit politik lokal, hingga dorongan dari kelompok kepentingan publik yang efektif. Desentralisasi Politik, desentralisasi yang berkaitan dengan peningkatan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik mereka dalam pembuatan keputusan publik. 1. Dilihat dari kacamata kebijakan dan administrasi,. Desentralisasi politik adalah pelimpahan kekuasaan maupun kewenangan di bidang politik. Pola perkembangan wilyah di Indonesia telah mengalami perubahan dari sebelumm era reformasi hingga era saat ini. Pada hakikatnya sentralisasi dan desentralisasi adalah sebuah kontinum bukan sebuah dikotomis. Implementasi desentralisasi politik • Di sebagian besar negara federal, proses desentralisasi melibatkan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab oleh negara-negara berdaulat kepada sebuah pemerintahan pusat yang dibentuk melalui proses konstitusional. UNIVERSITAS ANDALAS. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berusaha mendekatkan pemerintahan daerah agar lebih responsif kepada rakyatnya dan memberikan ruang transparansi lebih besar demi mencapai devolusi kekuasaan (Dra. DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS POLITIK DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Proborini Hastuti proborini. Sentralisasi politik dan desentralisasi pemerintahan telah berjalan saling berseberangan, meskipun parpol sebagai infratruktur sistem pemerintahan demokrasi, serta desentralisasi pemerintah sebagai model pembagian kewenangan di Negara Kesatuan, bertujuan untuk mensejahterakan rakyat serta mendengarkan suara rakyat. com Abstract: The role of political parties in Indonesia after the reform era is to become the main actor of democracy in mobilizing the political life of the nation and state. Foto: Wikimedia Commons. devolusi, desentralisasi politik, desentralisasi teritorial, desentralisasi administratif, desentralisasi jabatan, desentralisasi fungsional, otonomi dan tugas pembantuan, dan sebagainya. Politik Etis: Tujuan dan Latar Belakang. Dalam Desentralisasi politik/ketatanegaraan ini masyarakat dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui saluran-saluran perwakilan. Secara etimologis, kata desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti lepas, dan "centerum" yang berarti pusat. Menurut Bahl (2001:23), desentralisasi fiskal merupakan transfer tanggungjawab dan kewenangan anggaran untuk penerimaan dan belanja dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta memberikan mereka kekuatan . Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan politik otonomi adalah memelihara hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Larry Diamond (2004) bahkanDesentralisasi, dinasti politik dan kemiskinan di Indonesia Sujarwoto a a Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia ——— Corresponding author. Menggambarkan kepentingan pemegang kekuasaan 2. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Eko (2005),Desentralisasi: Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi. See full list on nasional. Ada tiga bidang yang dipakai dalam politik etis tersebut, yakni irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Asas desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia itu sesuatu yang unik, seakan tidak pernah selesai dan tidak pernah. kemenkeu. com UPN “Veteran” Jawa Timur ABSTRAK Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi. Hadiz, Vedi R. Demikianlah penjelasan terlengkap mengenai √ Sentralisasi : Pengertian, Tujuan, Ciri, Contoh, Kelebihan dan Kekurangannya Lengkap. , Erlina Hartanti, FE UI, 2010. hastuti@gmail. Kebijakan desentralisasi di Indonesia belum juga mampu memenuhi harapan akan munculnya pemerintahan demokratis yang membawa kesejahteraan pada masyarakat. Ketiganya, menurut Robert, berpotensi menimbulkan perilaku korupsi. Desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah maka Anda dapat melihatnya pada. id 1. Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administrasi (dekonsentrasi). Desentralisasi politik seringkali diasumsikan menyertakan demokrasi. 2. Penulis Memahami Desentralisasi Indonesia Karya: Muhammad Noor Tata Letak: Muh. Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. I. fungsi alokasi lebih sesuai dengan konsep desentralisasi (Chandra, 2012). Kemudian, kedua, memuaskan daerah-daerah kaya sumber daya alam yang “memberontak” 9 dengan memberikan. Deli Serdang dan (3) Kabupaten Samosir. 2018. Politik Dinasti dan Desentralisasi Robinson Sembiringa, Muba Simanihuruka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan-20155 [email protected] politik berlangsung dinamis. 3 Demikian pula halnya. 3. Itulah yang tampak di depan mata dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari antara pusat dengan daerah sampai saat ini. Dalam desentralisasi ini rakyat tidak diikut sertakan; Kedua desentralisasi ketatanegaraan, yakni pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom dalam lingkungannya. 2. Perspektif desentralisasi politik mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan (devolution of power) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut PBB, desentralisasi adalah suatu hal yang merujuk kepada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat, baik melalui dekonsentrasi pada pejabat wilayah ataupun melalui devolusi pada badan-badan otonom daerah. 1. Bank Indonesia yang akan menjadi pusat dari semua pengaturan pada kebijakan moneter dan fiskal. Desentralisasi Politik, desentralisasi yang berkaitan dengan peningkatan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik mereka dalam pembuatan keputusan publik. Deli Serdang dan (3)desentralisasi partai politik Mahasiswa mampu memahami : desentralisasi partai politik Desentalisasi Politik, Partai Politik, Representatif Metode Ceramah 100 Menit Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia : Sebuah Studi Awal, Haryanto Peran Partai Politik dalam sebuah demokrasi, Thomas Meyer Minggu ke-11 Mampu memahami partisipasiDesentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Kewenangan daerah dalam memungut pajak merupakan bagian dari desentralisasi fiskal dan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah. Asas Desentralisasi Menurut Hanif Nurcholis, desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi di bawahnya (pemerintah daerah). Secara terminologi, sentralisasi adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial di satu tempat, yakni pemerintah pusat. M Notohamiprodjo jl. Selasa, 13 Jun 2023 11:17 WIB. Desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu kata de yang artinya lepas dan centerum yang artinya pusat. Sebagai dampak dari tumbuhnya politik baru dan polisentrisme di Indonesia lanskap politik dilevel local turut. Desentralisasi politik seringkali membutuhkan reformasi konstitusional atau perundang-undangan, pengembangan partai politik yang majemuk, penguatan legislatif, penciptaan unit politik lokal, dan dorongan kelompok kepentingan publik yang efektif. Tujuan politik otonomi daerah (desentralisasi) adalah untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan terbuka antara Pusat dengan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. hastuti@gmail. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasanya kepada daerah menjadi urusan. sholikin@gmail. JPP Fisipol UGM 2010, Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi, Laporan Penelitian, JPP Fisipol UGM bekerja sama dengan Tifa Foundation, Yogyakarta. Semetara itu, Politik Etis dalam bidang ekonomi diterjemahkan dalam apa yang disebut Trias van Devender. UU tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan “Pemerintah. Menurut Smith, maka ‘devolusi kekuasaan’ adalah substansi utama desentralisasi dan tidak Saat ini, besar keinginan (4a) dalam hal pendaftaran Pasangan para elit lokal agar parpol dapat Calon Gubernur, Bupati dan Walikota menerapkan sistem desentralisasi. Hambatan Desentralisasi Energi Terbarukan International Renewable Energy Agency dan Climate Policy Initiative memperkirakan investasi energi terbarukan off-grid di seluruh dunia tiap tahunnya. Desentralisasi politik adalah pelimpahan kekuasaan maupun kewenangan di bidang politik. 2019 •. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang berhasil melakukan dua perubahan besar sekaligus yakni demokratisasi dan desentralisasi. Simposium Nasional Keuangan Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004), pengertian otonomi daerah adalah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan. Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan. PENDAHULUAN Pada garis besarnya, konsep desentralisasi dapat dibedakan atas 3 bagian besar, yakni: desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi dalam arti self government menurut Smith dalam Khairul Muluk22 berkaitan dengan adanya subsidi teritori yang memiliki self government melalui lembaga politik yang akan direkrut secara demokratis sesuai dengan batas yuridiksinya. Desentralisasi politik bertujuan untuk memberi warga negara atau perwakilan terpilih mereka lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. 2. Baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, maupun segi pembiayaan. Khairul Muluk AbstractDesentralisasi Smith (1985) mendefinisikan desentralisasi dari perspektif politik sebagai “pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke lokal, yakni dari tingkat atas ke lebih rendah dalam hirarchi teritorial”. Irigasi Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. hastuti@gmail. Program yang dilaksanakan dalam politik etis adalah tiga bidang yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. 6) Simanjuntak (2001) dalam Taufiq (2010) menyatakan bahwa desentralisasi pada dasarnya dapat dapat dibedakan pada tiga bagian besar, yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal, yang ketiganya saling berkaitan eratDesentralisasi politik. Contoh Desentralisasi. Konsep ini telah di tetapkan sebagaiDesentralisasi politik bertujuan untuk memberikan warga negara atau beberapa perwakilan terpilih lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. Desentralisasi politik adalah sebuah bentuk dari pelimpahan akan kekuasaan yang berasal dari kewenangan ke sebuah bidang politik. Desentralisasi politik merupakan proses pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. CO, Jakarta - Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan terdapat tiga jenis politik dinasti yang berkembang di Indonesia. Dalam bidang politik, para penggagas Politik Etis menyerukan segera diterapkan kebijakan desentralisasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Indonesia memiliki karakteristik khas yang2. Penyerahan Wewenang. Jenis desentralisasi ini bertujuan untuk memberi semangat kepada masyarakat atau perwakilan terpilih agar lebih memihak banyak dalam pengambilan keputusan publik. DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS POLITIK DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Proborini Hastuti proborini. Desentralisasi telah menyediakan sebuah arena yang otonom bagi elit politik dan pengusaha lokal,. Dari kebijakan sentralisasi pemerintahan menjadi desentralisasi pemerintahan. robinson sembiring. Melalui penyelenggaraan pilkada, pemimpin daerah dipilih secara langsung oleh rakyat daerah, sehingga diharapkan mewakili kepentingan rakyat di daerah. 3. 1 Pengertian dan Filosofi Secara formal, berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan. Tokoh-tokoh politik lokal bermunculan dengan aneka gagasan inovatif untuk membangun daerah. Dengan pengecualian Federasi Rusia, Bolivia dan India, dimana upaya desentralisasi. Dalam pelaksaan desentralisasi di Indonesia yang sudah berlangsung sejak lama selalu ada hambatan , sehingga diperlukan upaya,. Desentralisasi politik merupakan ujung tombak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi rakyat dalam tataran pemerintahan. Politik Desentralisasi. Fakta menunjuk-kan bahwa pengaturan desentralisasi politik belum mendorong perkembangan demokratisasi lokal yang efektif dan terkonsolidasi dengan baik. . Namun karena alasan keluasan wilayah dan bervariasinya segmentasi masyarakat, kekuasaan tersebut dibagi. Desentralisasi fiskal terkait assignment sumber-sumber pendapatan pemda, desentralisasi politik mengindikasikan adanya peluang federalisme, dan desentralisasi asimetris antar-daerah tergantung komunitas politik lokal. Pertama, penerapan desentralisasi pemerintahan. Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto. Ada beberapa alasan masyarakat merasa belum siap dengan perubahan sistem. ac. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai. Desentralisasi sebagai bagian dari proses devolusi politik, fiskal dan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke tingkat local (Christia & Ispriyarso, 2019; Syarifudin, 2022). Pembangunan wilayah antara Kawasan Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Pada tahun 1903 pemerintah Belanda melalui staatsblaad 1903/326 menetapkan suatu Wethoudende Decentralisatie van her Bertuur in Nederlandch Indie yang dapat disebut sebagai undang-undang desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi selalu bergerak dari satu titik pendulum ke titik pendulum yang lain. Akibatnya,Kebijakan Desentralisasi Fiskal merupakan implementasi dari pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia pasca Reformasi Ekonomi 1998 dengan tujuan dapat mencapai pemerataan pembangunan. Dari segi politik kekuasaan, kondisi ini berpotensi menjadi. tirto.